Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), atau sering kali disebut plat nomor atau nomor polisi, adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.
Sejarah
Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan.

• Spesifikasi teknis
  Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.
• Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)
  Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku
Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250×105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395×135 mm. Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm diantara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku.
Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakanlambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan “DITLANTAS POLRI” yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri.

Warna
Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

• Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: Warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih
• Kendaraan bermotor umum: Warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam
• Kendaraan bermotor milik Pemerintah: Warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
• Kendaraan bermotor Corps Diplomatik Negara Asing: Warna dasar Putih dengan tulisan berwarna hitam
Nomor Urut Pendaftaran
Nomor urut pendaftaran kendaraan bermotor, atau disebut pula nomor polisi, diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor(untuk wilayah DKI Jakarta):
• 1 – 2999, 8000 – 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang.
• 3000 – 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.
• 7000 – 7999, dialokasikan untuk bus.
• 9000 – 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.
Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A – Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran. Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran.

Kode Wilayah Pendaftaran Kendaraan Bermotor
Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006.
Sumatera
• BL = Nanggroe Aceh Darussalam
• BB = Sumatera Utara Bagian Barat (Tapanuli)
• BK = Sumatera Utara
• BA = Sumatera Barat
• BM = Riau
• BP = Kepulauan Riau
• BG = Sumatera Selatan
• BN = Kepulauan Bangka Belitung
• BE = Lampung
• BD = Bengkulu
• BH = Jambi
Jawa
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat
• A = Banten: Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang
• B = DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok
• D = Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat
• E = eks Karesidenan Cirebon: Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan (E – YA/YB/YC/YD)
• F = eks Karesidenan Bogor: Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota Sukabumi
• T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang
• Z = Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
• G = eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G – B)/Kota Pekalongan (G – A), Kabupaten (G – F)/Kota Tegal (G – E), Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang (G – C), Kabupaten Pemalang (G – D)
• H = eks Karesidenan Semarang: Kabupaten/Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal (H – D), Kabupaten Demak
• K = eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (K – A), Kabupaten Kudus (K – B), Kabupaten Jepara (K – C), Kabupaten Rembang (K – D), Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan
• R = eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara
• AA = eks Karesidenan Kedu: Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo
• AB = DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo
• AD = eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD), Kabupaten Sukoharjo (AD – B), Kabupaten Boyolali (AD – D), Kabupaten Sragen (AD – E), Kabupaten Karanganyar (AD – F), Kabupaten Wonogiri (AD – G), Kabupaten Klaten (AD – C)
Jawa Timur
• L = Kota Surabaya

• M = eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan
• N = eks Karesidenan Malang: Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Batu
• P = eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi
• S = eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang[2]
• W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik[3]
• AE = eks Karesidenan Madiun: Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan
• AG = eks Karesidenan Kediri: Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek
Catatan:
1. ^ Daerah dengan kode wilayah Z sebelumnya memiliki kode wilayah D (eks Karesidenan Parahyangan)
2. ^ Jombang memiliki kode wilayah S sejak tahun 2005, sebelumnya memiliki kode wilayah W
3. ^ Daerah dengan kode wilayah W sebelumnya memiliki kode wilayah L (eks Karesidenan Surabaya)
Bali dan Nusa Tenggara
• DK = Bali
• DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah)
• EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima)
• DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao)
• EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor)
• ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)
Kalimantan
• KB = Kalimantan Barat
• DA = Kalimantan Selatan
• KH = Kalimantan Tengah
• KT = Kalimantan Timur
Sulawesi
• DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan)
• DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud)
• DM = Gorontalo
• DN = Sulawesi Tengah
• DT = Sulawesi Tenggara
• DD = Sulawesi Selatan
• DC = Sulawesi Barat
Maluku dan Papua
• DE = Maluku
• DG = Maluku Utara
• DS = Papua dan Papua Barat
Lain-lain
• DF = Timor Timur (tidak digunakan, karena telah menjadi negara tersendiri)

Daftar Plat Nomor Kendaraan Pejabat Negara
Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.
Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:
• RI 1: Presiden
• RI 2: Wakil Presiden
• RI 3: Istri/suami presiden
• RI 4: Istri/suami wakil presiden
• RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
• RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
• RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
• RI 8: Ketua Mahkamah Agung
• RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
• RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
• RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
• RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
• RI 14: Menteri Sekretaris Negara
• RI 15: Menteri Sekretaris Kabinet
• RI 16: Menteri Dalam Negeri
• RI 17: Menteri Luar Negeri
• RI 18: Menteri Pertahanan
• RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
• RI 20: Menteri Keuangan
• RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
• RI 22: Menteri Perindustrian
• RI 23: Menteri Perdagangan
• RI 24: Menteri Pertanian
• RI 25: Menteri Kehutanan
• RI 26: Menteri Perhubungan
• RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan
• RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• RI 29: Menteri Pekerjaan Umun
• RI 30: Menteri Kesehatan
• RI 31: Menteri Pendidikan Nasional
• RI 32: Menteri Sosial
• RI 33: Menteri Agama
• RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
• RI 35: Menteri Komunikasi dan Informasi
• RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi
• RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah
• RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup
• RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
• RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
• RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
• RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
• RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
• RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat
• RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
• RI 46: Jaksa Agung
• RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia
• RI 48: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
• RI 52: Wakil Ketua DPR
• RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Khusus
• CD = Corps Diplomatique (Diplomat dari Perwakilan Luar Negeri (Kedutaan), lihat pula bagian di bawah ini.
• CC = Corps Consulaire, perwakilan luar negeri dari kantor konsulat jenderal.
• KAA = Konferensi Asia-Afrika 2005. Khusus untuk kesempatan ini, mobil-mobil para peserta konferensi
memiliki kode ini.
• RI = untuk presiden dan pejabat pemerintahan pusat
Corps Diplomatic dan Corps Consular
Mobil milik Corps Diplomatic (Kedutaan Besar maupun Organisasi Internasional) memiliki kode khusus, yakni CD diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.
Berikut adalah daftar nomor polisi untuk Corps Diplomatic di Indonesia:
• CD 12: Amerika Serikat
• CD 13: India
• CD 14: Britania Raya
• CD 15: Vatikan
• CD 16: Norwegia
• CD 17: Pakistan
• CD 18: Myanmar
• CD 19: China
• CD 20: Swedia
• CD 21: Arab Saudi
• CD 22: Thailand
• CD 23: Mesir
• CD 24: Perancis
• CD 25: Filipina
• CD 26: Australia
• CD 27: Irak
• CD 28: Belgia
• CD 29: Uni Emirat Arab
• CD 30: Italia
• CD 31: Swiss
• CD 32: Jerman
• CD 33: Sri Lanka
• CD 34: Denmark
• CD 35: Kanada
• CD 36: Brazil
• CD 37: Rusia
• CD 38: Afghanistan
• CD 39: Yugoslavia (Serbia ?)
• CD 40: Republik Ceko
• CD 41: Finlandia
• CD 42: Meksiko
• CD 43: Hongaria
• CD 44: Polandia
• CD 45: Iran
• CD 47: Malaysia
• CD 48: Turki
• CD 49: Jepang
• CD 50: Bulgaria
• CD 51: Kamboja
• CD 52: Argentina
• CD 53: Romania
• CD 54: Yunani
• CD 55: Yordania
• CD 56: Austria
• CD 57: Suriah
• CD 58: UNDP
• CD 59: Selandia Baru
• CD 60: Belanda
• CD 61: Yaman
• CD 62: UPU
• CD 63: Portugal
• CD 64: Aljazair
• CD 65: Korea Utara
• CD 66: Vietnam
• CD 67: Singapura
• CD 68: Spanyol
• CD 69: Bangladesh
• CD 70: Panama
• CD 71: UNICEF
• CD 72: UNESCO
• CD 73: FAO
• CD 74: WHO
• CD 75: Korea Selatan
• CD 76: ADB
• CD 77: Bank Dunia
• CD 78: IMF
• CD 79: ILO
• CD 80: Papua Nugini
• CD 81: Nigeria
• CD 82: Chili
• CD 83: UNHCR
• CD 84: WFP
• CD 85: Venezuela
• CD 86: ESCAP
• CD 87: Colombia
• CD 88: Brunei
• CD 89: UNIC
• CD 90: IFC
• CD 91: UNTAET
• CD 97: Palang Merah
• CD 98: Maroko
• CD 99: Uni Eropa
• CD 100: ASEAN (Sekretariat)
• CD 101: Tunisia
• CD 102: Kuwait
• CD 103: Laos
• CD 104: Palestina
• CD 105: Kuba
• CD 106: AIPO
• CD 107: Libya
• CD 108: Peru
• CD 109: Slowakia
• CD 110: Sudan
• CD 111: ASEAN (Yayasan)
• CD 112: (Utusan)
• CD 113: CIFOR
• CD 114: Bosnia-Herzegovina
• CD 115: Libanon
• CD 116: Afrika Selatan
• CD 117: Kroasia
• CD 118: Ukraina
• CD 119: Mali
• CD 120: Uzbekistan
• CD 121: Qatar
• CD 122: UNFPA
• CD 123: Mozambik
• CD 124: Kepulauan Marshall

NO	TANDA	DAERAH
1	A	Banten
2	AA	Kedu
3	AB	Daerah Istimewa Yogyakarta
4	AD	Surakarta
5	AE	Madiun
6	AG	Kediri
7	B	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8	BA	Sumatera Barat
9	BB	Sumatera Utara
10	BD	Bengkulu
11	BE	Lampung
12	BG	Sumatera Selatan
13	BH	Jambi
14	BK	Sumatera Utara
15	BL	Daerah Istimewa Aceh
16	BM	Riau
17	BN	Bangka
18	AD	Surakarta
19	AE	Madiun
20	AG	Kediri
21	BA	Sumatera Barat
22	BB	Tapanuli
23	BE	Lampung
24	BG	Sumatera Selatan
25	BH	Jambi
26	BK	Sumatera Utara
27	BL	Daerah Istimewa Aceh
28	BM	Riau
29	BN	Bangka
30	D	Bandung
31	DA	Kalimantan Selatan
32	DB	Minahasa
33	DD	Sulawesi Selatan
34	DG	Maluku Utara
35	DK	Bali
36	DL	Sangihe Talaud
37	DM	Sulawesi Tenggara
38	DN	Sulawesi Tengah
39	DR	Lombok
40	DS	Irian jaya (Papua)
41	E	Cirebon
42	EA	Sumbawa
43	EB	Flores
44	ED	Sumba
45	F	Bogor
46	G	Pekalongan
47	H	Semarang
48	K	Pati
49	KB	Kalimantan Barat
50	KH	Kalimantan Tengah
51	KT	Kalimantan Timur
52	L	Surabaya
53	M	Madura
54	N	Malang
55	P	Besuki
56	R	Banyumas
57	S	Bojonegoro
58	T	Purwakarta
59	W	Area Surabaya
60	Z	Timur Bandung

Artikel yang berhubungan

Lihat semua postingan >>Di sini<<